Defisit APBN Indonesia Lagi Melebar. Ini Pengaruhnya ke Yield Obligasi yang Bisa Kamu Beli
Baca 5 menit
Memuat...
Baca 5 menit
Semester I 2026, pemerintah Indonesia belanja Rp196,5 triliun lebih besar dari pajak dan pendapatan lain yang berhasil dikumpulkan. Selisih itu namanya defisit APBN, dan menurut proyeksi terbaru pemerintah sendiri, sampai akhir tahun defisit ini bakal melebar ke sekitar Rp734,3 triliun. Kalau kamu punya SBN atau lagi mikir mau beli, angka ini bukan cuma berita ekonomi biasa. Ini alasan kenapa yield yang ditawarkan terus naik.
Defisit APBN itu hitungan sederhana: belanja pemerintah dikurangi pendapatan pemerintah. Kalau belanja lebih besar, pemerintah kekurangan dana, dan kekurangan itu harus ditutup dari sumber lain.
APBN 2026 yang disahkan DPR menargetkan defisit Rp689,1 triliun, sekitar 2,68% dari PDB. PDB (produk domestik bruto) itu total nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan ekonomi Indonesia dalam setahun, dan nyatain defisit sebagai persentase PDB itu cara ekonom membandingkan kebutuhan utang suatu negara dari tahun ke tahun, atau dibanding negara lain.
Sampai semester I 2026, belanja pemerintah sudah Rp1.656 triliun, naik 17,8% dibanding tahun lalu, sementara pendapatan negara Rp1.459,4 triliun, naik 21,4%, menurut laporan realisasi APBN Kementerian Keuangan sendiri. Secara persentase, pendapatan justru tumbuh lebih cepat dari belanja. Tapi karena basis belanja jauh lebih besar dari basis pendapatan, gapnya tetap melebar jadi Rp196,5 triliun, atau 0,76% dari PDB, di titik tengah tahun.
Pendapatan negara 2026 sebenarnya on track lampaui target sendiri. Masalahnya, belanja on track lampaui targetnya dengan margin yang lebih besar lagi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bilang ke Banggar DPR bulan Juli bahwa belanja sepanjang tahun diproyeksikan Rp3.942,4 triliun, 102,6% dari pagu awal, sementara pendapatan diproyeksikan Rp3.208,1 triliun, 101,7% dari target. Selisih dari dua kelebihan target ini yang bikin defisit naik dari target awal 2,68% PDB jadi proyeksi 2,85% PDB.
Dua pos belanja ini yang paling banyak menyumbang kelebihan itu. Pemerintah menambah sekitar Rp132 triliun ke anggaran subsidi energi buat menahan dampak lonjakan harga energi global gara-gara konflik yang melibatkan Iran. Terpisah dari itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) buat anak sekolah sekarang butuh dana sekitar Rp19 triliun tiap bulan, jadi pos belanja sosial paling besar di APBN. Program prioritas lain yang disetujui tahun ini, seperti cek kesehatan gratis, revitalisasi sekolah dan Koperasi Desa Merah Putih, nambah lagi sekian di atasnya, meski jumlahnya lebih kecil.
Pemerintah nggak bisa asal cetak uang buat nutup selisihnya. Indonesia membiayai defisit terutama dengan jual Surat Berharga Negara (SBN), obligasi pemerintah, ke bank, dana pensiun, asuransi, investor asing sampai investor ritel. Target penerbitan SBN neto (obligasi baru terbit dikurangi yang dibeli balik atau jatuh tempo) untuk 2026 direvisi naik jadi Rp799,53 triliun buat menutup defisit yang melebar, dari target awal Rp749,2 triliun.
Tapi itu cuma separuh cerita pembiayaannya, separuh yang nggak kelihatan cuma dari angka defisit doang. Selain nutup defisit tahun ini, pemerintah juga harus membayar ulang atau memperpanjang (refinancing) utang lama yang jatuh tempo tahun ini. Total utang pemerintah yang jatuh tempo di 2026 sekitar Rp833,96 triliun, jumlah terbesar setidaknya dalam satu dekade terakhir, warisan dari obligasi yang diterbitkan besar-besaran waktu pandemi dan sesudahnya, termasuk utang dari skema burden sharing dengan Bank Indonesia periode 2020-2021. Setiap rupiah dari utang jatuh tempo itu harus dilunasi atau digulirkan jadi obligasi baru. Jadi total volume obligasi yang benar-benar dilelang pemerintah sepanjang tahun, penerbitan bruto-nya, jauh lebih besar dari angka defisit atau target penerbitan neto itu sendiri.
Makin banyak obligasi masuk pasar buat diserap pembeli, artinya pasokan makin banyak. Kalau permintaan nggak naik secepat itu, penjual harus terima harga lebih rendah biar obligasinya laku, dan harga obligasi yang lebih rendah berarti yield-nya, imbal hasil tahunan yang dibayar obligasi ke pemegangnya, lebih tinggi. Obligasi acuan 10 tahun Indonesia mulai 2026 dengan yield sekitar 6,04%. Per 24 Agustus, yield-nya sudah naik ke 7,04%, menurut data pasar yang dilacak Trading Economics.
Permintaan masih cukup kuat buat bikin kenaikan ini bertahap, bukan melonjak. Di lelang 18 Agustus, investor menawarkan Rp84,76 triliun buat target Rp34 triliun, rasio penawaran terhadap target sekitar 2,49 kali. Ini tanda pembeli masih rame ikut lelang, meski pemerintah minta mereka serap utang lebih banyak dari rencana awal. Buat mekanisme detail gimana satu lelang menentukan harga itu, artikel NetWort sebelumnya soal penerbitan SBN dan yield obligasi menjelaskan satu lelang langkah demi langkah.
Yield acuan yang lebih tinggi berarti Surat Utang Negara yang kamu beli sekarang, atau SBN ritel kayak ORI, SR atau ST di penawaran berikutnya, bakal bayar imbal hasil tetap tahunan yang lebih tinggi dibanding yang dibeli Januari lalu. Ini juga berarti obligasi yang sudah kamu pegang dari awal tahun, di yield yang lebih rendah, nilainya lebih murah dari nilai nominal kalau kamu coba jual sebelum jatuh tempo, karena obligasi baru sekarang bayar lebih besar.
Ini bukan sinyal buat beli atau jual obligasi tertentu. Ini pengingat bahwa angka yield yang tertera di sebuah SBN bukan angka tetap yang jatuh dari langit. Angka itu bergerak mengikuti kebutuhan pembiayaan pemerintah sendiri, dan kebutuhan itu sekarang lagi didorong naik oleh dua hal sekaligus: defisit yang melebar dan tumpukan utang lama yang jatuh tempo di tahun yang sama. Halaman Macro Context NetWort melacak yield obligasi acuan Indonesia bareng suku bunga BI, inflasi dan USD/IDR, jadi kamu bisa lihat hasil lelang berikutnya dan update defisit berikutnya saling berkaitan, tanpa harus cek satu-satu.