Burden Sharing Bikin BI Beli SBN Rp217 Triliun Langsung dari Pemerintah di 2025. Menkeu Bilang Nggak Perlu Diulang
Baca 6 menit
Memuat...
Baca 6 menit
September 2025, Bank Indonesia beli obligasi pemerintah (SBN) senilai Rp217,1 triliun langsung dari Kementerian Keuangan, bukan lewat lelang mingguan biasa yang dipantau investor SBN tiap minggu. BI juga setuju ikut nanggung sebagian bunga dari obligasi itu. Sebulan lebih kemudian, menteri keuangan sendiri berdiri di depan 100 ekonom dan bilang Indonesia nggak perlu lagi melakukan ini.
Skema itu namanya burden sharing, dan ini salah satu alat paling nggak biasa yang disimpan bank sentral di lacinya. Ini cara kerjanya, kapan biasanya dipakai, dan kenapa pemerintah baru aja menjauh dari skema ini lagi.
Mulai dari dasarnya dulu: SBN (Surat Berharga Negara) adalah obligasi pemerintah Indonesia, diterbitkan Kementerian Keuangan buat mendanai APBN. Biasanya, SBN dijual lewat lelang ke bank, dana pensiun, reksa dana, dan investor asing, sama kayak kebanyakan negara jual utangnya. Bank Indonesia juga bisa beli SBN, tapi normalnya cuma di pasar sekunder, artinya BI beli obligasi yang udah beredar dari orang yang sudah membelinya lebih dulu. Pembelian kayak gitu nggak ngasih uang segar ke pemerintah.
Burden sharing beda. Di skema ini, Bank Indonesia beli SBN langsung dari pemerintah di pasar perdana, pas obligasinya baru diterbitkan. Uangnya langsung masuk ke kas negara. Selain itu, Bank Indonesia juga setuju nanggung sebagian bunga yang harusnya dibayar pemerintah sendiri, ini bagian "sharing"-nya. Semua ini dituangkan dalam surat keputusan yang ditandatangani bareng kedua institusi, namanya SKB (Surat Keputusan Bersama).
Bank Indonesia nggak bisa asal memutuskan mau danai pemerintah kapan aja. Sejak 2023, Pasal 36A UU No. 4/2023 (Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, alias UU P2SK) yang jadi pintu gerbangnya: Bank Indonesia cuma boleh beli SBN jangka panjang di pasar perdana buat tangani krisis, dan itu pun baru boleh setelah Presiden resmi menetapkan status krisis atas rekomendasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), lembaga yang juga beranggotakan Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS.
Ini beda jauh sama SRBI, sekuritas rupiah milik Bank Indonesia sendiri, yang dilelang dua kali seminggu tanpa perlu izin siapa pun. SRBI menarik likuiditas rupiah keluar dari pasar. Burden sharing justru mendorong uang baru masuk, langsung ke APBN, dan cuma terjadi kalau undang-undang bilang lagi ada krisis.
Pemakaian burden sharing pertama dan paling besar muncul gara-gara guncangan COVID-19. Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan menandatangani tiga SKB terpisah antara 2020 sampai 2022:
| SKB | Periode | Cara hitung bunga | Porsi yang ditanggung BI |
|---|---|---|---|
| SKB I | 2020 | Sesuai bunga pasar | Bunga dibayar pemerintah sendiri |
| SKB II | 2020 | Dipatok di yield 7% | BI tanggung semuanya, senilai Rp397,56 triliun |
| SKB III | 2021-2022 | Sebesar biaya dana BI sendiri | BI tanggung tambahan Rp439 triliun |
Kalau dijumlah, menurut data Kementerian Keuangan, total kontribusi Bank Indonesia lewat skema ini dari 2020 sampai 2022 mencapai sekitar Rp1.104,85 triliun, hampir 7% dari PDB Indonesia waktu itu. Menteri Keuangan (saat itu) Sri Mulyani Indrawati belakangan bilang skema ini menghemat APBN sekitar Rp30 triliun biaya bunga yang harusnya ditanggung sendiri. Ini memang dirancang sebagai langkah khusus era pandemi. Pimpinan Bank Indonesia sendiri sudah bilang di 2022 kalau mereka nggak berharap skema ini terulang tahun berikutnya.
Burden sharing muncul lagi di September 2025, tapi dalam bentuk yang jauh lebih sempit. Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan menandatangani SKB baru buat bantu danai dua program prioritas Presiden Prabowo Subianto: program perumahan 3 Juta Rumah dan program koperasi desa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sampai 16 September 2025, Bank Indonesia sudah beli SBN senilai Rp217,1 triliun lewat skema ini, naik Rp31 triliun dari bulan sebelumnya.
Pembagian bunganya kali ini beneran 50:50, beda dari skema pandemi yang berjenjang: Bank Indonesia dan pemerintah masing-masing menanggung sekitar 2,9 poin persentase dari biaya bunga obligasi buat program rumah rakyat, dan sekitar 2,15 poin persentase masing-masing buat obligasi program koperasi desa.
Pada 28 Oktober 2025, di acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bilang skema burden sharing "sudah tidak relevan" buat kondisi Indonesia sekarang, dengan alasan mencampur kebijakan fiskal dan moneter kayak gini berisiko mengaburkan batas yang harusnya tetap terpisah jelas. Dia ulangi sikap yang sama di Februari 2026 di Indonesia Economic Summit, lagi-lagi membingkainya sebagai soal menjaga independensi Bank Indonesia.
Sampai September 2026, Purbaya punya angka buat memperkuat sikapnya itu: sekitar 87,5% SBN Indonesia sekarang dipegang investor domestik, yang dia jadikan bukti kalau pembiayaan pemerintah nggak lagi bergantung sama pihak luar. Rasio utang terhadap PDB Indonesia ada di sekitar 40,5% di akhir 2025, masih jauh di bawah batas 60% yang ditetapkan undang-undang. Dari sudut pandang menteri keuangan, alasan buat pakai lagi alat darurat kayak gini memang susah dicari sekarang.
Nah, di sini yang gampang bikin bingung. Meskipun nggak ada skema burden sharing yang aktif, kepemilikan SBN Bank Indonesia sendiri, yang dibeli dengan cara biasa lewat operasi pasar sekunder rutinnya, tetap terus naik. Per 27 Agustus 2026, Bank Indonesia memegang sekitar Rp1.899 triliun SBN, sekitar 27,23% dari seluruh SBN rupiah yang bisa diperdagangkan, jadi pemegang tunggal terbesar, ngalahin seluruh sektor perbankan domestik yang cuma sekitar 16,41%.
Kalau burden sharing muncul lagi buat ketiga kalinya, kejadiannya nggak akan diam-diam. Butuh status krisis yang resmi ditetapkan dan SKB baru yang ditandatangani terbuka, dua-duanya peristiwa yang jelas kelihatan, bukan tren yang pelan-pelan muncul. Yang bisa kamu pantau sekarang adalah cerita yang lebih rutin: porsi kepemilikan SBN Bank Indonesia, BI rate, dan rupiah, yang semuanya bergerak bareng dan semuanya ada di halaman Macro Context NetWort. Kalau kamu penasaran gimana penerbitan SBN yang naik bisa mempengaruhi yield yang bakal kamu dapat sebagai investor, mekanismenya sudah dibahas terpisah di tulisan NetWort soal pengaruh penerbitan SBN ke yield obligasi.