Indonesia Sebenarnya Udah Punya Dana Kedaulatan Sebelum Danantara. Ini Bedanya INA yang Beneran
Baca 4 menit
Memuat...
Baca 4 menit
Danantara sekarang kuasai lebih dari separuh saham Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, dan Telkom, jadi wajar kalau namanya paling sering muncul. Tapi Indonesia sebenarnya udah punya dana kedaulatan (sovereign wealth fund) lain sejak empat tahun sebelum Danantara ada, namanya Indonesia Investment Authority, atau INA. Per akhir 2025, INA kelola aset senilai US$8,2 miliar, kerja sama sama investor asing kayak ADIA dari Abu Dhabi dan CDPQ dari Kanada, dan kerjaannya beda banget sama Danantara. Ini penjelasan lengkap soal apa itu INA, apa yang dipegangnya, dan kenapa Indonesia butuh dua dana kedaulatan sekaligus.
INA itu lembaga negara berbentuk sui generis, artinya dibentuk sebagai struktur hukum khusus sendiri, bukan perusahaan biasa atau kementerian. Dasar hukumnya adalah UU Cipta Kerja (UU No. 11/2020) dan PP No. 74/2020, dan INA resmi diluncurkan Februari 2021.
Tanggal peluncuran itu gampang dicek ulang: CEO pertama INA, Ridha Wirakusumah, menjabat selama lima tahun sampai masa jabatannya berakhir 15 Februari 2026, menurut Caproasia, yang pas kalau dihitung mundur ke Februari 2021.
Modal awal INA sekitar US$5 miliar, gabungan dari suntikan tunai dan saham bank milik negara yang dialihkan sepanjang 2021. INA lapor ke Kementerian Keuangan, dengan menterinya duduk di dewan pengawas, beda sama Danantara yang lapor langsung ke Presiden.
Kerjaan Danantara adalah pegang dan jalanin langsung perusahaan-perusahaan BUMN. Kerjaan INA beda: INA itu kendaraan co-investment. Maksudnya, INA masukin sebagian modal ke sebuah proyek, terus ngajak mitra asing, dana kedaulatan negara lain, pengelola dana pensiun, sampai lembaga pembiayaan pembangunan, buat ikut nyuntik modal yang jumlahnya jauh lebih besar. INA udah teken kerja sama sama Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), pengelola dana pensiun Belanda APG, Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) dari Kanada, dan U.S. International Development Finance Corporation (DFC).
Platform investasi jalan tol INA jadi contoh paling jelas. INA, ADIA, APG, dan CDPQ bikin platform investasi gabungan senilai US$3,75 miliar buat jalan tol di Indonesia, dengan INA nyumbang US$750 juta dan tiga mitra lainnya masing-masing US$1 miliar, nutupin ruas Tol Trans Jawa (Kanci-Pejagan dan Pejagan-Pemalang) dan sekarang meluas ke Tol Trans Sumatra dengan rencana tambahan sampai US$2,75 miliar lagi, menurut Asia Asset Management.
Selain jalan tol, portofolio INA juga masuk ke menara telekomunikasi, kesehatan, energi terbarukan, data center, sampai mineral kritis, semuanya lewat pola co-investment yang sama, bukan dengan ambil alih kendali operasional perusahaan.
Aset kelolaan (AUM) INA tembus US$8,2 miliar (Rp146,2 triliun) per akhir 2025, sekitar 1,9 kali modal awalnya, dengan laba bersih Rp7,44 triliun buat tahun itu, naik 37,3% dari Rp5,42 triliun tahun sebelumnya, plus akumulasi investasi yang udah direalisasikan sebesar Rp74,5 triliun, menurut Caproasia, yang ngelaporin hasil keuangan INA tahun buku 2025.
Angka US$8,2 miliar itu modal beneran yang beneran dikelola dan bisa dipakai INA, bukan sekadar nilai perusahaan yang cuma "dipengaruhi" doang.
| INA | Danantara | |
|---|---|---|
| Diluncurkan | Februari 2021 | Februari 2025 |
| Lapor ke | Kementerian Keuangan, lewat dewan pengawas | Langsung ke Presiden |
| Yang dipegang | Portofolio co-investment yang dikelola | Saham pengendali langsung di BUMN, termasuk BBRI, BMRI, BBNI, dan TLKM |
| Kendali atas perusahaan | Nggak ada. INA cuma ikut nyuntik modal, bukan jalanin bisnisnya | Kendali langsung: alokasi modal, restrukturisasi, dan merger |
| Skala | US$8,2 miliar aset kelolaan | Sekitar US$900 miliar, nilai BUMN yang dikuasainya |
Oki Ramadhana, veteran perbankan investasi dengan pengalaman 27 tahun di Rothschild, Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley, dan Mandiri Sekuritas, dilantik jadi Ketua Dewan Direksi sekaligus CEO pada 13 Mei 2026, bareng Laksono Widito Widodo sebagai Chief Investment Officer dan Adhiputra Tanoyo sebagai Chief Risk Officer, menurut Caproasia. Mereka gantiin CEO pertama, Ridha Wirakusumah, setelah masa jabatan lima tahunnya selesai.
INA dan Danantara sama-sama makin besar dan gerakin modal ke infrastruktur, bank BUMN, sampai sektor yang mulai tumpang tindih kayak energi terbarukan, dan keduanya sama-sama kena pengaruh gambaran makro yang sama: keputusan suku bunga Bank Indonesia, nilai tukar rupiah, sampai kapasitas anggaran pemerintah buat terus danain keduanya. Halaman Macro Context NetWort ngerangkum semua rilis itu di satu tempat, jadi langkah dari salah satu dana ini nggak bakal ngagetin kamu.