Danantara Sekarang Kuasai Lebih dari Separuh Saham BRI, Mandiri, dan Telkom. Ini yang Beneran Dikendaliin Dana Kedaulatan Indonesia
Baca 6 menit
Memuat...
Baca 6 menit
Kalau kamu punya saham Bank Rakyat Indonesia (BBRI), Bank Mandiri (BMRI), Bank Negara Indonesia (BBNI), atau Telkom Indonesia (TLKM) di Bursa Efek Indonesia, lebih dari separuh perusahaan itu udah jadi milik satu lembaga: Danantara, dana kedaulatan (sovereign wealth fund) Indonesia. Dana kedaulatan itu gampangnya adalah dana investasi milik negara, dan yang satu ini dibentuk tahun 2025 dengan cara nggabungin semua saham negara di perusahaan-perusahaan BUMN terbesar jadi satu perusahaan induk raksasa. Ini penjelasan lengkap soal apa itu Danantara, apa yang dikuasainya, dan kenapa itu penting buat portofolio kamu.
Danantara singkatan dari Daya Anagata Nusantara. Nama resminya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, atau BPI Danantara. Presiden Prabowo Subianto meluncurkannya pada 24 Februari 2025, tak lama setelah DPR mengesahkan revisi Undang-Undang BUMN pada 5 Februari 2025 yang jadi dasar hukumnya, menurut Tempo dan ASEAN Briefing.
Model Danantara mengikuti Temasek (Singapura) dan Khazanah (Malaysia), dua dana kedaulatan yang lebih dulu ada dan dibangun dengan cara yang sama: kumpulkan semua saham negara jadi satu, kelola sebagai satu portofolio investasi, bukan dipegang sendiri-sendiri oleh tiap kementerian, menurut Castle Asia.
Waktu diluncurkan, Danantara langsung ambil alih tujuh BUMN terbesar Indonesia, dijuluki "Magnificent Seven": Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Pertamina (migas), PLN (listrik), Telkom Indonesia, dan MIND ID (holding pertambangan). Tujuh perusahaan ini aja udah nyumbang hampir 90% dari total dividen yang diterima negara dari seluruh BUMN, menurut Tempo.
Empat di antaranya listing di IDX, dan pada 24 Maret 2025 pemerintah mengalihkan saham dalam jumlah besar milik keempatnya langsung ke kendaraan holding Danantara sendiri: sebuah perusahaan bernama PT Biro Klasifikasi Indonesia (PT BKI). Bukan salah tulis. PT BKI awalnya perusahaan klasifikasi kapal, lalu lewat Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2025, perusahaan ini diubah fungsinya jadi kendaraan hukum Danantara buat nampung pengalihan saham-saham itu, menurut InfoPublik dan Tempo.
| Perusahaan IDX | Kode | Saham yang dialihkan ke Danantara |
|---|---|---|
| Bank Negara Indonesia | BBNI | 60% |
| Bank Rakyat Indonesia | BBRI | 53,19% |
| Bank Mandiri | BMRI | 52% |
| Telkom Indonesia | TLKM | 52,09% |
Sumber: Kontan (BBNI), IDN Financials (BBRI), IDN Financials (BMRI), IDN Financials (TLKM), dikonfirmasi ulang oleh daftar pengalihan saham 24 Maret 2025 versi Tempo.
Ini bukan porsi kecil sekadar formalitas. Lewat PT BKI, Danantara sekarang jadi pemegang saham pengendali di keempat perusahaan yang listing di IDX ini.
Kalau seluruh aset semua BUMN dihitung, total aset yang dikelola Danantara mencapai sekitar US$900 miliar, yang menurut beberapa media menjadikannya salah satu dari tujuh dana kedaulatan terbesar di dunia, menurut Asia Tech Daily dan Malay Mail. Angka US$900 miliar itu nilai perusahaan-perusahaan yang dikuasainya, bukan uang tunai yang beneran ada di rekening.
Modal tunai yang beneran disetor pemerintah buat bikin Danantara justru jauh lebih kecil dan itu angka yang beda: sekitar US$61 miliar, atau Rp1.000 triliun modal awal disetor, menurut laporan Bloomberg soal rencana ini, dikonfirmasi ulang oleh ASEAN Briefing. Bedanya sama kayak beda modal disetor perusahaan dengan kapitalisasi pasarnya: satu itu uang yang dimasukin, satu lagi nilai semua yang sekarang dikuasai uang itu.
Kepemimpinan harian Danantara ada di tangan tiga orang, semuanya ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto: Rosan Roeslani sebagai CEO, Pandu Sjahrir sebagai Chief Investment Officer, dan Dony Oskaria sebagai Chief Operating Officer, menurut Jakarta Globe dan Antara News. Di atas mereka ada dewan pengawas yang diketuai Erick Thohir, Menteri BUMN, dengan Muliaman Hadad sebagai wakil ketua, menurut Petromindo.
Wajar kalau kamu ngira semua lembaga keuangan besar di Indonesia kerjanya sama. Padahal Danantara punya tugas yang beda banget dari dua nama yang mungkin udah lebih kamu kenal.
Bank Indonesia (BI) itu bank sentral. Tugasnya nentuin suku bunga, jaga nilai rupiah, dan jaga stabilitas sistem perbankan, itu kebijakan moneter, bukan soal punya saham di perusahaan. Kalau kamu mau tahu alat yang beneran dipakai BI buat nyerap likuiditas rupiah dari pasar sehari-hari, NetWort punya penjelasan soal SRBI yang bahas itu secara khusus.
Kementerian Keuangan yang ngurusin anggaran negara, dan sebelum Danantara ada, kementerian ini juga yang ngawasin dana kedaulatan Indonesia yang satunya, Indonesia Investment Authority (INA). Danantara nggak lapor ke Kementerian Keuangan. Danantara lapor langsung ke Presiden, dan beda dari INA, Danantara punya kewenangan langsung atas BUMN itu sendiri, termasuk alokasi modal, restrukturisasi, dan merger, bukan cuma ikut berinvestasi bareng BUMN kayak INA, menurut Lexology dan Makarim & Taira S..
Langkah paling kelihatan dari Danantara sejauh ini adalah mendorong bank-bank BUMN yang dikuasainya buat bagi dividen lebih besar, daripada nahan kasnya. RUPST BRI menyetujui dividen Rp52,1 triliun buat tahun buku 2025, setara 92% dari laba bersihnya yang Rp56,65 triliun dan jadi dividen terbesar sepanjang sejarah bank itu, yang secara terang-terangan disebut terjadi di bawah supervisi Danantara, menurut Stabilitas dan InvestorTrust. Bank Mandiri ikutin pola yang sama, bagi dividen Rp44,47 triliun, sekitar 79% dari laba bersihnya, menurut Bareksa dan Ajaib.
Danantara nggak cuma ngurusin bank yang untung. Danantara juga terlibat langsung sama dua BUMN karya yang lagi bermasalah, Wijaya Karya (WIKA) dan Waskita Karya (WSKT), yang dua-duanya berpotensi kena delisting paksa dari IDX setelah lama disuspensi. Danantara bilang lebih ngutamain benerin kondisi keuangan dua perusahaan itu ketimbang cuma sekadar jaga status listingnya, menurut Antara News dan Kompas. Kalau kamu mau ngerti apa yang beneran terjadi ke saham dan pemegang sahamnya kalau delisting itu jadi kenyataan, panduan delisting IDX dari NetWort ngejelasin prosesnya.
Bulan Juni 2026, Danantara berhasil raih US$1,5 miliar dari penerbitan obligasi internasional pertamanya, terbagi jadi tenor lima tahun dan sepuluh tahun, dengan permintaan investor global sampai sekitar US$4,6 miliar, lebih dari tiga kali lipat dari yang beneran ditawarkan, menurut Antara News dan rilis resmi Danantara sendiri.
Itu beda sama "Patriot Bond" milik Danantara, obligasi ritel buat penabung dalam negeri dengan kupon sekitar 2%, jauh di bawah yield obligasi negara sebanding yang sekitar 6% waktu itu. Patriot Bond juga dapat insentif pajak yang mirip tax amnesty, pilihan desain yang bikin sejumlah ekonom mengkritik soal tata kelolanya, menurut The Diplomatic Insight dan Jakarta Globe. Dua obligasi ini sasar investor dan tujuan yang beda, tapi keduanya nunjukkin Danantara nyari pendanaan sendiri di luar proses APBN yang biasa.
Danantara sekarang menguasai lebih banyak saham bank dan telekomunikasi Indonesia daripada lembaga lain mana pun selain pemerintah sendiri, dan keputusannya soal dividen, restrukturisasi, dan delisting bisa langsung gerakin saham-saham BUMN di IDX. Langkah besar berikutnya, entah itu penerbitan obligasi baru, perubahan kebijakan dividen, atau perusahaan baru yang digabungin ke Danantara, adalah jenis perubahan kelembagaan yang layak kamu pantau bareng suku bunga dan inflasi. Halaman Macro Context di NetWort ngumpulin keputusan suku bunga Bank Indonesia dan rilis data makro lainnya di satu tempat, jadi langkah Danantara berikutnya nggak bikin kamu kaget.