Bikin Kota Baru dari Nol Itu Biayanya Lebih dari yang Bisa Ditanggung Anggaran Negara Sendirian. Ini yang Beneran Bayarin IKN
Baca 3 menit
Memuat...
Baca 3 menit
Rp48,8 triliun. Segitu porsi pendanaan IKN Nusantara yang datang langsung dari APBN, menurut data Otorita IKN per Agustus 2026. Total pendanaan yang dilaporkan: Rp257,56 triliun.
Lalu sisanya siapa yang bayar? Tulisan ini membahas pembiayaan IKN: berapa dari APBN, berapa dari swasta, berapa dari skema kerja sama. Kamu juga akan lihat seberapa jauh angkanya dari rencana awal. Ini soal keuangan negara, bukan tips saham.
Waktu proyek ini dirancang, biayanya dipatok sekitar Rp466 triliun. Idenya, negara nggak menanggung sebagian besar.
Rincian yang dilaporkan, seperti dirangkum Investortrust:
| Sumber | Porsi | Nilai |
|---|---|---|
| APBN | 19,18% | Rp89,4 triliun |
| BUMN dan BUMD | 26,48% | Rp123,2 triliun |
| Kerja sama dengan swasta (KPBU) | 54,38% | Rp253,4 triliun |
Jumlahkan ketiganya, hasilnya sekitar Rp466 triliun. Taruhan terbesar ada di baris terakhir.
KPBU singkatan dari Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha.
Bayangkan begini. Perusahaan swasta membangun sesuatu, misalnya hunian atau gedung perkantoran. Pemerintah menyepakati cara perusahaan itu balik modal selama bertahun-tahun. Uang di awal ditaruh oleh perusahaan.
Karena itu, angka KPBU adalah nilai proyek, bukan uang tunai yang sudah dikeluarkan negara.
Ini yang dilaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, menyebut total Rp257,56 triliun hingga Agustus 2026, menurut Investortrust dan Katadata.
| Sumber | Nilai | Porsi dari total |
|---|---|---|
| APBN | Rp48,8 triliun | sekitar 19% |
| Proyek kerja sama KPBU | Rp134,22 triliun | sekitar 52% |
| Investasi swasta | Rp74,54 triliun | sekitar 29% |
Porsi di atas adalah hasil bagi kami sendiri dari angka yang dilaporkan. Hibah juga ada, tapi nilainya nggak disebut di data yang kami temukan.
Angka swasta Rp74,54 triliun berasal dari 67 investor, menurut pernyataan OIKN yang dikutip RCTI+. KPBU dan swasta digabung jadi Rp208,7 triliun.
Belum sepenuhnya, setidaknya di atas kertas.
Rencana awal mengandalkan Rp253,4 triliun dari KPBU. Gabungan KPBU dan swasta yang dilaporkan sekarang Rp208,7 triliun. Itu sekitar 82% dari pos KPBU lama. Perbandingan ini kasar, karena rencana lama memisahkan BUMN sedangkan laporan baru tidak.
Jalannya juga lebih lambat dari kesan angka itu. Laporan 2024 menyebut baru Rp35,5 triliun dana KPBU dan swasta yang terkumpul per pertengahan 2024, seperti dilaporkan CNBC Indonesia. Lonjakan sejak itu besar.
Satu catatan. "Investasi yang masuk" adalah hitungan otoritas sendiri. Sebagian mungkin masih komitmen untuk proyek yang belum selesai. Judul Merah Putih soal topik yang sama menyebut dana swasta masih banyak di tahap komitmen. Kami nggak bisa memastikan berapa yang sudah dibayar tunai.
Targetnya, Nusantara jadi pusat politik pada 2028, menurut laporan Katadata di atas.
Porsi APBN sengaja kecil. Artinya jadwal sangat bergantung pada pembangun swasta yang datang dan menyelesaikan kerjaannya. OIKN melaporkan paket konstruksi kedua (2025 sampai 2027) rata-rata baru 13,6% per Agustus 2026. Paket ketiga masih di tahap persiapan tender.
Kalau uang swasta melambat, negara punya dua pilihan: bayar lebih banyak, atau terima pemindahan yang lebih lambat. Pilihan itu sebabnya anggaran ini penting buat semua orang, bukan cuma warga Kalimantan.
Setiap rupiah APBN yang masuk ke IKN adalah rupiah yang nggak dipakai di tempat lain. Defisit harus ditutup dengan menjual surat utang negara. Cara kerjanya ada di bagaimana penerbitan obligasi pemerintah memengaruhi yield. Gambaran lebih luas ada di bagaimana defisit anggaran menggerakkan yield obligasi.
IKN cuma porsi kecil dari seluruh anggaran. Tapi ia menunjukkan cara negara membangun hal besar tanpa berutang semuanya sendiri.
Buka halaman makro NetWort. Lihat yield obligasi pemerintah dan BI rate. Saat negara butuh dana lebih, angka-angka itu yang biasanya merasakan duluan. Cocokkan dengan berita soal belanja IKN.