Kebijakan Fiskal dan Moneter: Kemenkeu Pegang Anggaran, BI Pegang Suku Bunga
Baca 5 menit
Memuat...
Baca 5 menit
Belanja negara di APBN 2026 direncanakan Rp3.842,7 triliun. Di tahun yang sama, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuannya satu poin persentase penuh. Dua-duanya disebut "kebijakan". Dua-duanya mencoba mengarahkan ekonomi. Tapi pelakunya beda, alatnya juga beda. Tulisan ini menjelaskan kebijakan fiskal dan moneter dengan bahasa sederhana dan angka Indonesia, supaya kamu tahu berita mana yang menyentuh uangmu.
Bayangkan ekonomi sebagai mobil.
Kebijakan fiskal adalah tangan pemerintah. Isinya: berapa uang yang dibelanjakan dan berapa pajak yang dipungut. Di Indonesia, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjalankannya lewat anggaran negara, yaitu APBN.
Kebijakan moneter adalah tangan bank sentral. Isinya: semahal apa uang. Di Indonesia, pelakunya Bank Indonesia (BI), dan alat utamanya BI Rate, suku bunga acuan.
| Fiskal | Moneter | |
|---|---|---|
| Siapa | Pemerintah, Kemenkeu, DPR | Bank Indonesia |
| Alat utama | Pajak, belanja, subsidi, utang negara | BI Rate, giro wajib minimum (GWM), operasi pasar |
| Yang diubah | Uang yang masuk atau keluar dari kas negara | Mahal atau murahnya pinjaman dan tabungan |
| Kecepatan | Bisa cepat (program belanja mulai jalan) | Lambat sampai ke cicilanmu |
APBN adalah rencana tahunan. Uang masuk dari pajak dan pendapatan negara lain. Uang keluar untuk gaji, subsidi, jalan, dan program. Kalau belanja lebih besar dari pendapatan, selisihnya disebut defisit, dan negara menutupnya dengan utang, terutama menjual obligasi.
Ini angka APBN 2026 yang disepakati pemerintah dan Banggar DPR pada September 2025, seperti dilaporkan Kontan dan Fortune IDN:
| Pos | Target APBN 2026 |
|---|---|
| Pendapatan | Rp3.153,6 triliun |
| Belanja | Rp3.842,7 triliun |
| Defisit | Rp689,1 triliun (2,68% dari PDB) |
Sumber: laporan media soal APBN 2026 (Kontan, Fortune IDN). Teks undang-undangnya tidak kami buka langsung.
Menkeu Purbaya kini memperkirakan defisit lebih lebar, yaitu Rp734,3 triliun atau 2,85% dari PDB, karena belanja jalan di atas rencana (dilaporkan Infobanknews dan IKPI). Sampai Juni 2026, defisit realisasinya Rp196,5 triliun atau 0,76% dari PDB, menurut laporan Metro TV dan Investortrust.
Batas defisit di Indonesia banyak disebut 3% dari PDB (UU Keuangan Negara 17/2003). Ini hitungan sederhana untuk melihat seberapa dekat. Ini hitungan NetWort, bukan angka resmi:
Tipis. Karena itu defisit jadi angka yang dipantau pemegang obligasi. Kaitannya dengan yield sudah kami bahas di tulisan tentang defisit APBN dan yield obligasi.
Bank Indonesia tidak membelanjakan uang dan tidak memungut pajak. BI menentukan harga uang.
Saat BI menaikkan BI Rate, pinjaman jadi lebih mahal dan tabungan lebih menguntungkan. Belanja mendingin dan rupiah lebih tertahan. Saat BI menurunkan, kebalikannya.
Ini yang dilakukan BI di 2026, menurut Bisnis.com, Kontan, dan Kabarbursa:
Basis poin adalah seperseratus persen. Jadi 100 bps sama dengan 1%.
Proses rapat BI selengkapnya ada di cara BI menetapkan suku bunga. Soal fungsi GWM, baca penjelasan GWM Bank Indonesia.
Kadang pemerintah dan bank sentral menarik ke arah beda. Pada Juli 2026, Bisnis.com menulis hal itu: Kemenkeu menambah likuiditas bank, sementara BI mengetatkan uang. Kami hanya bisa membaca ringkasan pencarian artikel itu, jadi anggap detailnya petunjuk, bukan temuan.
Kenapa ini penting buat kamu?
Kedua pihak bilang mereka kompak. Kemenkeu dan BI menggelar rapat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter pada 20 Februari 2026, dan Purbaya membantah adanya "fiscal dominance" (saat kebutuhan utang pemerintah mulai mengarahkan keputusan bank sentral). Sebagian pihak tetap menyorot risikonya. Dulu BI pernah membeli obligasi pemerintah langsung dalam skema krisis. Baca penjelasan burden sharing untuk melihat bagaimana ini mengaburkan batasnya.
Ini peta sederhananya. Pakai untuk memilih berita mana yang perlu kamu baca.
Tidak perlu menebak. Buka halaman Macro NetWort. BI Rate, inflasi, dan rupiah ada berdampingan, jadi kamu bisa melihat tuas moneter dan dampaknya di satu tempat. Cek setiap kali ada berita kebijakan baru.