Rasio Pajak Indonesia Terhadap Ekonominya Lebih Kecil dari Hampir Semua Tetangganya. Ini Kenapa Angka Itu Ngaruh ke Kamu
Baca 4 menit
Memuat...
Baca 4 menit
Dari 38 negara dan wilayah di laporan pajak Asia-Pasifik terbaru OECD, cuma dua yang penerimaan pajaknya lebih kecil dari Indonesia kalau dibandingkan dengan ukuran ekonominya. Keduanya Timor-Leste dan Bangladesh.
Itulah rasio pajak Indonesia: berapa persen dari PDB yang berhasil dikumpulkan pemerintah lewat pajak. PDB (produk domestik bruto) adalah nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan negara dalam setahun.
Kedengarannya angka buat ekonom saja. Padahal angka ini ikut menentukan seberapa banyak pemerintah harus berutang, dan itu nyambung ke pasar obligasi dan portofoliomu. Di sini kita lihat angkanya, jaraknya dengan tetangga, dan rantai dari pajak rendah ke pasokan obligasi.
Bayangkan semua yang dihasilkan Indonesia dalam setahun. Lalu tanya: berapa bagian dari situ yang masuk kas negara sebagai pajak?
Bagian itulah rasio pajak. Rasio 12% artinya dari tiap Rp100 yang dihasilkan ekonomi, negara memungut sekitar Rp12.
Ukuran ini lebih adil daripada angka rupiah. Ekonomi besar wajar mengumpulkan rupiah lebih banyak. Rasio menunjukkan apakah negara memungut lebih atau kurang dari yang pantas untuk ukurannya.
OECD merilis laporan Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2026 dengan data tahun 2024. Isinya, seperti dilaporkan MUC Consulting dan Investortrust:
| Negara | Penerimaan pajak, % PDB (2024) |
|---|---|
| Filipina | 18,1% |
| Vietnam | 17,2% |
| Thailand | 17,1% |
| Singapura | 13,4% |
| Malaysia | 13,0% |
| Indonesia | 11,8% |
| Timor-Leste | 10,0% |
| Bangladesh | 6,7% |
Rata-rata Asia-Pasifik 19,7%. Rata-rata negara OECD 34,1%.
Indonesia sekitar 5 poin persentase di bawah Thailand dan Vietnam. Satu poin persentase itu seperseratus PDB, jadi selisih segitu besar.
Kamu mungkin pernah lihat angka yang lebih kecil di berita. Itu bukan salah cetak.
Kementerian Keuangan punya hitungan "tax ratio" sendiri. Menurut laporan Bisnis.com atas data kementerian, angkanya turun jadi 9,31% di 2025, dari 10,08% di 2024.
Angka OECD (11,8% untuk 2024) dan angka kementerian (10,08% untuk 2024) mengukur tahun yang sama tapi pakai definisi berbeda. Jangan dicampur dalam satu perbandingan. Pakai angka OECD buat membandingkan antarnegara. Pakai angka kementerian buat melihat perkembangan Indonesia dari tahun ke tahun.
Penurunan 2025 datang dari penerimaan. Penerimaan pajak 2025 Rp1.917,6 triliun, atau 87,6% dari target Rp2.189,3 triliun. Kurangnya sekitar Rp271,7 triliun, menurut Bisnis.com. Tambah kepabeanan dan cukai Rp300,3 triliun, totalnya Rp2.217,9 triliun.
Menteri Keuangan menargetkan rasionya naik ke 11% sampai 12% di 2026.
Ini rantainya, satu per satu.
Pajak yang terkumpul sedikit berarti pendapatan kecil. Kalau belanja tetap, selisihnya melebar. Selisih lebih lebar berarti lebih banyak obligasi yang harus dijual.
Ada batas hukumnya. Defisit Indonesia dibatasi 3% dari PDB. Untuk 2026, APBN menetapkan defisit Rp689,1 triliun, atau 2,68% PDB. Menteri Keuangan kemudian memproyeksikan bisa mencapai Rp734,3 triliun, atau 2,85%, seperti dilaporkan Republika. Itu sudah dekat dengan batas.
Pasokan obligasi yang bertambah bisa mendorong yield naik. Yield adalah imbal hasil tahunan yang dibayarkan obligasi. Saat pemerintah menawarkan lebih banyak obligasi, pembeli bisa minta yield lebih tinggi. Yield tinggi dapat menarik dana dari saham dan memengaruhi pergerakan rupiah.
Mekanismenya sudah kami bahas di bagaimana defisit anggaran memengaruhi yield obligasi. Untuk tumpukan utang dari tahun ke tahun, baca rasio utang terhadap PDB Indonesia. Soal defisit satunya lagi, di perdagangan dan pembayaran, ada defisit kembar Indonesia.
Bukan berarti yield pasti naik besok. Banyak hal ikut menggerakkannya: suku bunga BI, yield AS, inflasi, dan minat investor asing. Rasio pajak itu satu tekanan yang bergerak pelan di antaranya. Ia latar belakang, bukan sinyal trading.
Tiga hal ini menunjukkan rasionya membaik atau tidak:
Yang ketiga bisa kamu pantau sendiri. Halaman makro NetWort menampilkan yield obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun bersama suku bunga BI, rupiah, dan inflasi. Buka halaman itu dan lihat kartu Yield 10 Tahun Indonesia. Kalau trennya terus naik sementara defisit mepet batas, kamu sedang melihat cerita ini terjadi langsung.